Besaran Santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk Penyakit Akibat Kerja

Berapa besaran santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja? Pertanyaan ini penting bagi pekerja yang mengalami kondisi kesehatan akibat pekerjaan mereka. Artikel ini akan mengupas tuntas besaran santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta prosedur pengajuan klaim. Dengan memahami informasi ini, pekerja dapat mempersiapkan diri dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Penyakit akibat kerja bisa berdampak signifikan pada kehidupan pekerja, baik secara fisik maupun finansial. Oleh karena itu, mengetahui mekanisme klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat krusial. Artikel ini akan memberikan gambaran lengkap mulai dari jenis penyakit yang ditanggung, perhitungan besaran santunan, hingga perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja.

Jenis Penyakit Akibat Kerja yang Ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja (PAK). Santunan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial pekerja dan keluarganya yang terkena dampak PAK. Namun, penting untuk memahami jenis penyakit apa saja yang termasuk dalam cakupan santunan dan prosedur pengajuan klaimnya.

Daftar Penyakit Akibat Kerja yang Ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menanggung berbagai jenis penyakit akibat kerja, tergantung pada jenis pekerjaan dan paparan risiko yang dialami pekerja. Daftar lengkapnya dapat dilihat di website resmi BPJS Ketenagakerjaan atau dengan menghubungi kantor cabang setempat. Secara umum, penyakit yang diakui sebagai PAK biasanya berkaitan dengan paparan zat kimia, fisik, biologis, atau ergonomi yang terjadi di tempat kerja.

• Penyakit paru akibat debu silika (silicosis)
• Penyakit akibat bising (noise-induced hearing loss)
• Penyakit kulit akibat bahan kimia (dermatitis kontak)
• Gangguan musculoskeletal (seperti low back pain akibat pekerjaan yang melibatkan mengangkat beban berat)
• Intoxication (keracunan akibat paparan bahan kimia berbahaya)

Kriteria Penyakit yang Diakui sebagai Penyakit Akibat Kerja

Agar penyakit diakui sebagai PAK oleh BPJS Ketenagakerjaan, beberapa kriteria harus dipenuhi. Bukti medis yang kuat sangat penting, termasuk riwayat pekerjaan, hasil pemeriksaan medis, dan opini ahli medis. Hubungan sebab akibat antara pekerjaan dan penyakit harus dapat dibuktikan secara meyakinkan. Selain itu, penyakit tersebut harus tercantum dalam daftar penyakit akibat kerja yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Contoh Kasus Penyakit Akibat Kerja yang Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Santunan

Berikut contoh kasus yang menggambarkan perbedaan penerimaan santunan:

• Mendapatkan Santunan: Seorang pekerja pabrik tekstil didiagnosis menderita penyakit paru akibat paparan debu kapas selama bertahun-tahun. Dengan bukti medis yang cukup dan riwayat pekerjaannya, klaim santunannya disetujui BPJS Ketenagakerjaan.
• Tidak Mendapatkan Santunan: Seorang pekerja kantoran mengalami sakit punggung akibat kebiasaan duduk terlalu lama. Meskipun sakit punggungnya signifikan, tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara pekerjaan kantoran dan penyakit punggung tersebut, sehingga klaimnya ditolak.

Perbandingan Jenis Penyakit Akibat Kerja dan Besaran Santunan

Besaran santunan bervariasi tergantung pada jenis penyakit, tingkat keparahan, dan lama pengobatan. Informasi ini bersifat umum dan perlu dikonfirmasi langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Jenis Penyakit	Kriteria	Besaran Santunan (Ilustrasi)	Contoh Kasus
Silicosis	Paparan debu silika dalam jangka waktu lama, dibuktikan dengan hasil rontgen paru-paru.	Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	Pekerja tambang yang terpapar debu silika selama 20 tahun.
Noise-Induced Hearing Loss	Penurunan pendengaran akibat paparan bising di atas ambang batas, dibuktikan dengan audiogram.	Rp 25.000.000 – Rp 75.000.000	Pekerja di pabrik pesawat terbang.
Dermatitis Kontak	Peradangan kulit akibat kontak dengan bahan kimia tertentu di tempat kerja.	Rp 10.000.000 – Rp 30.000.000	Pekerja di laboratorium kimia.

Prosedur Pengajuan Klaim Penyakit Akibat Kerja

Prosedur pengajuan klaim PAK umumnya meliputi pengumpulan dokumen medis, formulir klaim yang telah diisi lengkap, dan bukti-bukti pendukung lainnya. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter yang menangani dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan proses pengajuan yang benar. Prosedur detail dapat berbeda tergantung pada jenis penyakit dan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

Besaran Santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk Penyakit Akibat Kerja: Berapa Besaran Santunan Bpjs Ketenagakerjaan Untuk Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja merupakan risiko yang perlu diperhatikan bagi pekerja. BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai jaring pengaman dengan memberikan santunan bagi peserta yang mengalami penyakit akibat kerja. Besaran santunan yang diberikan ditentukan oleh beberapa faktor, dan memahami hal ini penting bagi setiap pekerja untuk memastikan perlindungan yang memadai.

Komponen Penentu Besaran Santunan Penyakit Akibat Kerja

Besaran santunan penyakit akibat kerja dari BPJS Ketenagakerjaan tidak bersifat tunggal dan ditentukan oleh beberapa faktor. Berikut komponen-komponen yang mempengaruhi perhitungannya:

• Upah pekerja: Besaran santunan dihitung berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Upah yang lebih tinggi akan menghasilkan santunan yang lebih besar.
• Masa kepesertaan: Lama waktu seseorang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga dapat mempengaruhi besaran santunan. Masa kepesertaan yang lebih lama mungkin memberikan hak atas santunan yang lebih tinggi, meskipun hal ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penyakit.
• Jenis penyakit: Tingkat keparahan dan jenis penyakit akibat kerja akan sangat berpengaruh pada besaran santunan yang diberikan. Penyakit dengan dampak kesehatan yang lebih serius cenderung mendapatkan santunan yang lebih tinggi.
• Jangka waktu perawatan: Lama waktu perawatan medis yang dibutuhkan juga akan dipertimbangkan dalam perhitungan santunan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Santunan

Selain komponen di atas, beberapa faktor lain juga dapat memengaruhi besaran santunan yang diterima. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan secara komprehensif.

• Prosedur klaim: Kelengkapan dan kecepatan proses klaim juga dapat mempengaruhi waktu penerimaan santunan. Klaim yang lengkap dan cepat diproses akan mempercepat penerimaan santunan.
• Bukti medis: Bukti medis yang kuat dan lengkap sangat penting untuk mendukung klaim santunan. Dokumen medis yang akurat dan terperinci akan mempermudah proses verifikasi klaim.

Perbandingan Santunan Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Kerja, Berapa besaran santunan bpjs ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja

Besaran santunan untuk penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dapat berbeda. Secara umum, santunan untuk kecelakaan kerja mungkin mencakup biaya perawatan medis, sementara santunan untuk penyakit akibat kerja mungkin lebih fokus pada perawatan dan kompensasi kehilangan penghasilan, tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan lamanya perawatan.

Perbedaan ini muncul karena mekanisme terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang berbeda. Kecelakaan kerja biasanya memiliki kejadian yang lebih spesifik dan mudah diverifikasi, sementara penyakit akibat kerja membutuhkan proses diagnosis dan verifikasi yang lebih panjang dan kompleks.

Contoh Perhitungan Besaran Santunan

Perhitungan santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja bersifat kompleks dan bergantung pada banyak faktor. Contoh berikut merupakan ilustrasi dan bukan angka pasti. Untuk informasi akurat, konsultasikan langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Skenario	Upah	Masa Kepesertaan	Jenis Penyakit	Estimasi Santunan (Ilustrasi)
Skenario 1: Penyakit ringan, masa kepesertaan singkat	Rp 5.000.000	1 tahun	Gangguan ringan pada sistem pernapasan	Rp 10.000.000
Skenario 2: Penyakit berat, masa kepesertaan panjang	Rp 10.000.000	5 tahun	Penyakit paru kronis akibat paparan bahan kimia	Rp 50.000.000

Kemungkinan Tambahan Santunan

Selain santunan utama, ada kemungkinan adanya tambahan santunan lain yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, tergantung pada kebijakan dan kondisi yang berlaku. Misalnya, jika pekerja mengalami cacat permanen akibat penyakit akibat kerja, maka mungkin ada santunan tambahan untuk cacat tetap tersebut. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh langsung dari BPJS Ketenagakerjaan.

Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Klaim Santunan

Mengajukan klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja memerlukan pemahaman yang baik mengenai prosedur dan persyaratan yang berlaku. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Berikut penjelasan detail mengenai langkah-langkah dan dokumen yang dibutuhkan.

Langkah-Langkah Pengajuan Klaim Santunan

Proses pengajuan klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja tergolong sistematis. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut, diharapkan proses pengajuan klaim berjalan lancar dan efisien.

1. Konsultasi dengan Dokter: Langkah pertama adalah berkonsultasi dengan dokter yang berkompeten dan terpercaya. Dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menentukan apakah penyakit yang diderita merupakan penyakit akibat kerja. Dokter juga akan mengeluarkan surat keterangan resmi yang dibutuhkan untuk proses klaim.
2. Pengumpulan Dokumen Persyaratan: Setelah mendapatkan surat keterangan dokter, kumpulkan semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Pastikan semua dokumen lengkap dan akurat untuk menghindari penundaan proses klaim.
3. Pengajuan Klaim ke BPJS Ketenagakerjaan: Ajukan klaim santunan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan tempat tinggal atau tempat kerja Anda. Anda dapat mengajukan klaim secara langsung atau melalui jalur online, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
4. Proses Verifikasi dan Pencairan: Setelah pengajuan klaim, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan informasi yang Anda berikan. Proses verifikasi ini membutuhkan waktu, tergantung dari kompleksitas kasus dan kelengkapan dokumen. Setelah verifikasi selesai dan dinyatakan memenuhi syarat, santunan akan dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen Persyaratan Pengajuan Klaim

Kelengkapan dokumen sangat penting untuk mempercepat proses klaim. Pastikan Anda telah mempersiapkan semua dokumen berikut sebelum mengajukan klaim.

• Kartu BPJS Ketenagakerjaan
• Surat Keterangan Dokter yang menyatakan penyakit akibat kerja, lengkap dengan diagnosis dan prognosis.
• Fotokopi KTP
• Fotokopi Kartu Keluarga
• Surat Keterangan Kerja dari perusahaan
• Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan, seperti hasil pemeriksaan penunjang medis)

Peran Dokter dalam Pengajuan Klaim

Peran dokter sangat krusial dalam proses pengajuan klaim santunan penyakit akibat kerja. Dokter bertanggung jawab untuk memberikan diagnosis yang akurat dan menerbitkan surat keterangan yang sesuai dengan kondisi pasien. Surat keterangan dokter harus mencakup informasi yang detail dan jelas, termasuk diagnosis penyakit, hubungan antara penyakit dengan pekerjaan, dan prognosis penyakit.

Contoh Surat Keterangan Dokter

Berikut contoh isi surat keterangan dokter yang ideal untuk pengajuan klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja. Perlu diingat bahwa format dan detail isi surat keterangan dokter dapat berbeda-beda tergantung rumah sakit atau dokter yang menerbitkannya. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda untuk mendapatkan surat keterangan yang sesuai.

Surat Keterangan Dokter
Kepada Yth. BPJS Ketenagakerjaan
Perihal: Penyakit Akibat Kerja (PAK)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
[Nama Dokter], [Spesialisasi], dengan nomor SIP [Nomor SIP]
Menerangkan bahwa:
[Nama Pekerja], [Nomor KTP], bekerja sebagai [Jabatan] di [Nama Perusahaan] telah didiagnosis menderita [Nama Penyakit]. Penyakit ini diakibatkan oleh [Penjelasan hubungan penyakit dengan pekerjaan].
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
[Kota], [Tanggal]
[Tanda Tangan dan Stempel Dokter]

Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang Mengalami Penyakit Akibat Kerja

Mendapatkan penyakit akibat kerja (PAK) merupakan situasi sulit bagi pekerja. Selain dampak kesehatan yang signifikan, hal ini juga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan pekerja mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan keadilan. Berikut ini penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PAK, meliputi hak-hak pekerja, mekanisme penyelesaian sengketa, contoh kasus, dan peran serikat pekerja.

Hak-hak Pekerja yang Mengalami Penyakit Akibat Kerja

Pekerja yang mengalami PAK berhak mendapatkan sejumlah perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan ini meliputi hak atas pengobatan, perawatan medis, santunan, dan kompensasi lainnya. Besaran santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk PAK bervariasi tergantung pada jenis penyakit dan tingkat keparahannya, serta masa kerja. Informasi detail mengenai besaran santunan dapat diperoleh langsung dari BPJS Ketenagakerjaan.

• Hak atas pengobatan dan perawatan medis yang memadai.
• Hak atas santunan berupa tunjangan kehilangan penghasilan selama menjalani pengobatan dan perawatan.
• Hak atas kompensasi berupa biaya pengobatan dan perawatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
• Hak atas pemulihan kondisi kesehatan dan kesempatan untuk kembali bekerja.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penyakit Akibat Kerja

Jika terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan atau BPJS Ketenagakerjaan terkait PAK, beberapa mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh. Mekanisme ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan meredakan konflik. Langkah awal biasanya berupa mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika mediasi gagal, perkara dapat dibawa ke jalur hukum melalui pengadilan hubungan industrial.

1. Mediasi/Negosiasi: Upaya damai untuk mencapai kesepakatan antara pekerja, perusahaan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Konsiliasi: Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga konsiliasi yang independen.
3. Arbitrase: Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral dan keputusannya mengikat.
4. Pengadilan Hubungan Industrial: Jalur hukum terakhir jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal.

Contoh Kasus Sengketa Penyakit Akibat Kerja dan Penyelesaiannya

Misalnya, seorang pekerja mengalami silikosis akibat paparan debu silika di tempat kerjanya. Setelah ditolak klaimnya oleh BPJS Ketenagakerjaan, pekerja tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, pengadilan memutuskan perusahaan bertanggung jawab atas penyakit yang diderita pekerja tersebut dan memerintahkan perusahaan untuk membayar kompensasi kepada pekerja tersebut.

Kutipan Peraturan Perundang-undangan yang Relevan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk perlindungan terhadap penyakit akibat kerja.

Peran Serikat Pekerja dalam Perlindungan Hak Pekerja yang Mengalami Penyakit Akibat Kerja

Serikat pekerja memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja yang mengalami PAK. Mereka dapat memberikan pendampingan hukum, negosiasi dengan perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta advokasi untuk memastikan pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan. Keberadaan serikat pekerja yang kuat dan aktif dapat meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi pekerja yang mengalami PAK.

Pencegahan Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja merupakan masalah serius yang berdampak signifikan pada kesehatan pekerja dan produktivitas perusahaan. Pencegahannya menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Strategi pencegahan yang komprehensif melibatkan peran aktif perusahaan, pekerja, dan penerapan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang efektif.

Strategi Pencegahan Penyakit Akibat Kerja

Berbagai strategi dapat diterapkan untuk mencegah penyakit akibat kerja. Strategi ini harus terintegrasi dan disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan risiko yang ada di tempat kerja.

• Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat dan sesuai standar.
• Penerapan prosedur kerja yang aman dan ergonomis, meminimalisir gerakan berulang dan beban kerja yang berlebihan.
• Pengendalian paparan terhadap bahan kimia berbahaya, debu, bising, dan getaran melalui teknik rekayasa, administratif, dan APD.
• Pelatihan dan edukasi bagi pekerja tentang bahaya di tempat kerja, penggunaan APD, dan prosedur kerja yang aman.
• Pemantauan kesehatan berkala bagi pekerja yang berisiko tinggi terhadap penyakit akibat kerja.
• Pembentukan budaya keselamatan kerja yang kuat melalui komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif pekerja.

Contoh Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang Efektif

Program K3 yang efektif harus terencana, terlaksana, dan dievaluasi secara berkala. Berikut beberapa contohnya:

• Program pelatihan keselamatan kerja yang komprehensif, mencakup pelatihan penggunaan APD, prosedur kerja yang aman, dan penanganan keadaan darurat.
• Pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja, khususnya yang terpapar risiko tinggi, untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja.
• Sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja yang transparan dan efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
• Penerapan sistem manajemen keselamatan kerja, seperti OHSAS 18001 atau ISO 45001, untuk memastikan penerapan standar keselamatan kerja secara konsisten.
• Program peningkatan ergonomi tempat kerja, seperti penyesuaian meja dan kursi kerja, agar sesuai dengan postur tubuh pekerja.

Peran Perusahaan dan Pekerja dalam Pencegahan Penyakit Akibat Kerja

Baik perusahaan maupun pekerja memiliki peran penting dalam pencegahan penyakit akibat kerja. Kerjasama yang baik di antara keduanya sangat krusial.

• Perusahaan: Bertanggung jawab menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, menyediakan APD yang memadai, memberikan pelatihan keselamatan kerja, dan menerapkan program K3 yang efektif.
• Pekerja: Bertanggung jawab menggunakan APD dengan benar, mengikuti prosedur kerja yang aman, melaporkan kondisi kerja yang tidak aman, dan berpartisipasi aktif dalam program K3.

Ilustrasi Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

Bayangkan sebuah pabrik modern dengan tata letak yang ergonomis. Mesin-mesin dilengkapi dengan pengaman yang memadai. Sistem ventilasi yang baik menjaga kualitas udara tetap bersih. Pekerja menggunakan APD yang sesuai dan mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Area kerja tertata rapi dan bersih, bebas dari potensi bahaya tergelincir atau tersandung.

Tersedia fasilitas kesehatan dan tempat istirahat yang nyaman. Komunikasi antar pekerja dan manajemen berjalan lancar, sehingga masalah keselamatan kerja dapat segera diatasi.

Rekomendasi Kebijakan untuk Mengurangi Risiko Penyakit Akibat Kerja

Beberapa kebijakan dapat diimplementasikan untuk mengurangi risiko penyakit akibat kerja. Kebijakan ini harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Penerapan standar keselamatan kerja yang ketat dan konsisten di semua tempat kerja.
• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan kerja.
• Peningkatan akses pekerja terhadap informasi dan pelatihan keselamatan kerja.
• Pengembangan program K3 yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan risiko yang ada.
• Peningkatan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja dalam pencegahan penyakit akibat kerja.

Ringkasan Penutup

Mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja membutuhkan pemahaman yang baik tentang prosedur dan persyaratan yang berlaku. Dengan informasi yang tepat dan persiapan yang matang, pekerja dapat mengakses haknya dan mendapatkan perlindungan finansial yang layak. Semoga informasi dalam artikel ini bermanfaat dan memberikan ketenangan bagi para pekerja dalam menghadapi risiko penyakit akibat kerja.

Informasi FAQ

Apakah ada batasan waktu untuk mengajukan klaim santunan penyakit akibat kerja?

Ya, ada batasan waktu. Sebaiknya segera ajukan klaim setelah diagnosis penyakit ditegakkan.

Apa yang terjadi jika perusahaan menolak klaim saya?

Anda dapat mengajukan banding atau melalui jalur hukum yang tersedia.

Apakah santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja bisa dicairkan sekaligus?

Tergantung pada kebijakan BPJS Ketenagakerjaan dan jenis penyakitnya. Bisa dicairkan sekaligus atau bertahap.